Muncul Narasi Larangan Penggunaan Vaksin Polio Tetes OPV, Kemenkes RI Angkat Bicara
Liputan6.com, Jakarta punya cerita tentang larangan penggunaan vaksin polio tetes (vaksin polio oral), salah satunya di Amerika Serikat (AS). Uraian tersebut muncul dalam artikel berjudul Vaksin Polio Drop Penyebab Polio: Malpraktek Medis dan Kegagalan Kementerian Kesehatan yang diunggah pada 14 Januari 2024.
Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kmenkes) menjawab, secara umum tidak ada larangan penggunaan vaksin polio OPV. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga masih merekomendasikan OPV.
“Tidak ada larangan penggunaan OPV. WHO tetap merekomendasikan pemberian kombinasi vaksin polio tetes (OPV) dan vaksin polio suntik (IPV),” jelas Nadia saat dihubungi Health Liputan6.com baru-baru ini. Kombinasi OPV dan IPV
Di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan program vaksinasi rutin yang menggunakan kombinasi OPV dan IPV (vaksin polio yang dilemahkan). Vaksin polio tetes diberikan sebanyak 4 kali pada umur 1, 2, 3, 4 bulan.
Kemudian vaksin polio suntik diberikan dua kali pada usia 4 dan 9 bulan.
“Hal ini berdasarkan rekomendasi WHO dan organisasi ahli seperti Komite Imunisasi Nasional dan Ikatan Anak Indonesia (IDAI),” kata Nadia.
“Rekomendasi ini tentunya didasarkan pada situasi penyakit di Indonesia.”
Nadia Tarmizi dari Citi juga menekankan bahwa kombinasi vaksin polio tetes dan suntik dapat melindungi anak-anak. Tentu saja imunitas akan semakin kuat jika cakupan vaksinasi polio tinggi di setiap daerah.
Kombinasi ini dapat memberikan perlindungan terhadap virus polio tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, ujarnya.
“Dan khusus untuk vaksin tetes, jika cakupannya tinggi di setiap daerah dan didistribusikan secara merata, maka vaksin tersebut dapat menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity).”
Kisah pelarangan vaksin OPV terkait dengan keberadaan virus polio di dalam vaksin. Lebih lanjut, Indonesia telah melaporkan kasus penularan virus polio dari vaksin tersebut ke WHO.
Berikut petikan artikel berjudul Polio Drop Vaccine That Cause Polio: Medical Malpractice and Health Ministry Failure yang dimuat di website Investigate.org.
Penting untuk dicatat bahwa di masa lalu OPV bermanfaat dalam memberikan kekebalan kelompok dan mengendalikan penyebaran polio, meskipun OPV hampir menghilangkan polio yang disebabkan oleh virus liar di seluruh dunia. Di Indonesia, virus polio liar sudah berhasil diberantas sejak lama.
Namun, risiko VDPV (polio akibat vaksin) merupakan pertimbangan utama dalam kebijakan vaksinasi global. Itu sebabnya beberapa negara memilih menggunakan vaksin untuk mencegah kasus polio terkait vaksin yang tidak menyebabkan reaktivasi virus, seperti IPV.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan pernyataan mengejutkan bahwa seluruh kasus polio di Indonesia termasuk polio tipe 2 yang disebabkan oleh vaksin polio oral (OPV).
Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, yang melarang penggunaan OPV sejak tahun 2000, telah menerapkan tindakan tegas terhadap vaksin tersebut karena masalah serius yang timbul dari penggunaannya.
Mengacu pada vaksinasi rutin yang direkomendasikan oleh WHO yang diperbarui pada bulan Maret 2023, dikatakan: Semua anak di seluruh dunia harus menerima vaksinasi polio sepenuhnya dan setiap negara harus berusaha untuk mencapai dan mempertahankan cakupan vaksin polio yang tinggi untuk mendukung komitmen global untuk menghilangkan polio. BOPV dan IPV
Untuk semua negara yang menggunakan OPV dalam program imunisasi nasionalnya, WHO merekomendasikan 3 dosis vaksin polio oral bivalen (BOPV) dan 2 dosis IPV.
Jadwalkan 3 dosis bOPV yang dimulai dengan jarak minimal 6 minggu, setidaknya dengan jarak 4 minggu. Dosis pertama IPV harus diberikan setidaknya sejak usia 14 minggu (dengan DTP3/Penta3), dan dosis kedua IPV diberikan setidaknya 4 bulan kemudian (mungkin bersamaan dengan vaksin lain yang diberikan pada usia 9 bulan).
Dua dosis IPV memberikan kekebalan terhadap kelumpuhan akibat virus polio 2 dan juga meningkatkan kekebalan terhadap virus polio 1 dan 3.
