Filipina Berencana Usul Ada Aturan Teknologi AI di ASEAN
Liputan6.com, Jakarta Filipina berencana mengusulkan pembentukan kerangka peraturan di Asia Tenggara terkait teknologi Kecerdasan Buatan (AI), berdasarkan rancangan undang-undang negara tersebut.
Demikian disampaikan Presiden Kongres Filipina Martin Romualdez pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Mengutip Channel News Asia, Kamis (18/1/2024), Martin Romualdez menyatakan Filipina akan menyampaikan kerangka hukum kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ketika negara tersebut memimpin blok ini pada tahun 2026.
“Sebagai hadiah, kami ingin memberikan kerangka hukum kepada ASEAN yang menjadikan digitalisasi, bahkan kebijakan ekonomi kami, sebagai prioritas,” kata Martin Romualdez.
“Selain itu, ini tentang keamanan siber, dan kekhawatiran serta masalah terkait kecerdasan buatan, sebuah bidang yang memerlukan banyak dukungan dan regulasi. Kami merasa bahwa di ASEAN, kami dapat memanfaatkan dan memperluas perkembangan ini, namun dengan dukungan kerangka yaitu pengendalian,” jelasnya.
Langkah ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi ASEAN, sebuah wilayah dengan populasi hampir 700 juta orang dan 10 negara dengan peraturan berbeda yang mengatur sensor, kekayaan intelektual, misinformasi, media sosial, dan penggunaan Internet.
Usulan Filipina sendiri bertentangan dengan langkah negara-negara ASEAN yang telah mengambil pendekatan ramah bisnis terhadap undang-undang AI, sesuai dengan kerangka kerja ASEAN “AI Guidelines for prinsciples and governance” yang didistribusikan pada Oktober 2023.
Seperti diketahui, para regulator di seluruh dunia berlomba merancang peraturan seputar penggunaan AI yang produktif, yang telah meningkatkan antusiasme dan kekhawatiran terhadap potensi AI untuk mentransformasi industri.
Romualdez mengatakan undang-undang AI yang produktif sangat penting bagi Filipina karena sektor outsourcing bisnisnya “sangat rentan”.
“Ini adalah sektor terlemah di industri paling cemerlang saat ini. Namun kami melihat bahwa mengubah tenaga kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja pada tingkat yang mendukung AI generatif mungkin merupakan arah yang paling logis untuk diambil,” tambahnya.
“Merupakan tanggung jawab kami kepada Kongres untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya cocok untuk Filipina, tetapi juga lebih cocok untuk ASEAN,” tutupnya.
Dana Moneter Internasional (IMF) telah memperingatkan bahwa hampir 40 persen pekerjaan di seluruh dunia dapat terdampak oleh munculnya Kecerdasan Buatan (AI).
IMF menyatakan bahwa negara-negara berpendapatan tinggi menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan negara-negara berkembang dan negara-negara berpendapatan rendah.
Dikutip dari CNBC International, Selasa (16/1/2024) lembaga yang berbasis di Washington, D.C. ini mengkaji potensi dampak AI terhadap pasar tenaga kerja global dan menemukan bahwa dalam banyak kasus, teknologi tersebut dapat meningkatkan kesenjangan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, Ketua IMF Kristalina Georgieva mendesak para pembuat kebijakan untuk menghadapi masalah yang timbul dari tren ini dan mengambil tindakan untuk menghindari “ketegangan sosial.”
“Kita berada di ambang revolusi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan global, dan meningkatkan pendapatan global. Namun hal ini juga dapat menghilangkan lapangan kerja dan memperdalam kesenjangan,” kata Georgieva.
IMF mengatakan sekitar 60 persen lapangan pekerjaan dapat terkena dampak AI di negara-negara berpendapatan tinggi, dan sekitar setengah dari negara-negara tersebut dapat memperoleh manfaat dari integrasi AI untuk meningkatkan produktivitas.
Sebagai perbandingan, paparan terhadap AI diperkirakan mencapai 40 persen di negara-negara berkembang dan 26 persen di negara-negara berpenghasilan rendah.
Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang dan negara-negara berpendapatan rendah menghadapi lebih sedikit gangguan akibat AI dalam jangka pendek.
Selain itu, IMF juga mencatat bahwa sebagian besar negara-negara tersebut kekurangan infrastruktur tenaga kerja terampil untuk mengambil manfaat langsung dari AI, sehingga meningkatkan risiko bahwa teknologi tersebut dapat memperburuk kesenjangan.
